PANDEGLANG, BANTEN, detikPerkara – Hebohnya dunia maya perihal ambrolnya beton tiang penyangga tanjakan bangangah Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang menuai kritikan dari beragam elemen masyarakat di Kabupaten Pandeglang.

Pasalnya, proyek pembangunan pelebaran ruas jalan Mengger – Caringin dengan menelan anggaran sebesar Rp.28.976.606.000,- ( Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah), yang belum lama dirampungkan pihak pelaksana PT. Bangun Cipta Azima Mandiri, diduga dari awal pekerjaan sudah terjadi permasalahan, terutama pada mutu dan kualitas beton tiang penyangga serta teknis pekerjaan yang dinilai banyak kalangan masyarakat di Pandeglang sebagai proyek gagal kontruksi.

Kondisi ini tentu membuat pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Propinsi Banten harus berjibaku mengcounter pemberitaan media yang telah beredar ke Publik, dengan cara menjelaskan kembali di beberapa media bahwa, proyek tersebut bukanlah roboh, akan tetapi ambrolnya itu lantaran disengaja karena tengah dalam perbaikan.

Seperti dikutip dari media online historisnews.com, dimana Kepala DPUPR Propinsi Banten, Arlan Marzan menegaskan, tiang itu sengaja dilakukan pembongkaran, karena sedang diperbaiki. 

“Bukan roboh, itu sedang dibongkar untuk dilakukan perbaikan oleh pihak kontraktor,” tegas Arlan
Dikatakan Arlan, perbaikan dilakukan pada bagian sheet pile di sisi kiri, segmen 2 dengan panjang perbaikan 9 meter. 

“Dari jumlah total ada 210 tiang, namun yang diperbaiki hanya ada 9 tiang saja. Perbaikan ini akan berlangsung selama 18 hari terhitung dari 13-30 Maret 2024 mendatang,” terangnya

Menurut Arlan, tidak ada kesalahan teknis terkait tiang yang miring. Tiang itu miring dikarenakan terkena lapisan batu pada saat pemancangan.
“Bukan kesalahan teknis, secara kekuatan aman, agak miring karena geser pada saat pemancangan terkena lapisan batu,” jelasnya. 

Menanggapi pernyataan yang disampaikan Kepala DPUPR Propinsi Banten, Arlan Marzan Ketua Ormas Laskar Pendekar Banten Sejati (LAPBAS) Endang Supriadi SH angkat bicara.

Menurut Endang, pada dasarnya apa ya g disampaikan Kadis PUPR Propinsi Banten, itu benar, sesuai fakta di lapangan kalau proyek tersebut tengah dalam perbaikan.

“Memang benar proyek itu dalam perbaikan. Tidak salah kadis berkomentar di beberapa media seperti itu. Namun dengan fakta seperti itu sehingga menimbulkan banyak pandangan elemen masyarakat kalau proyek itu diduga gagal kontruksi. Pertanyaannya kenapa proyek gagal tetap saja pihak dinas membayarnya ? Karena informasinya pihak pelaksana kegiatan proyek tersebut telah menerima pembayaran seratus persen dari pekerjaannya,” ungkap Endang.

Dengan demikian kata Endang, dapat diprediksi jika proyek tersebut dari awal pekerjaan sudah bermasalah terutama dalam mutu dan kualitas pekerjaannya.

Untuk itu sebagai lembaga sosial kontrol, kata Endang, pihaknya mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan penyelidikan terhadap para pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, mulai dari Dinas PUPR Propinsi Banten hingga kepada pelaksana dan tim pengawas proyek.

“Mengingat proyek itu manfaatnya untuk masyarakat, tentu kita tidak ingin dikemudian hari lantaran dugaam proyek itu gagal kontruksi akan berdampak negatif kepada masyarakat terutama pengguna jalan ataupun pengendara kendaraan. Maka dengan ini kami meminta baik lembaga yang berwenang ataupun penegak hukum kiranya melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut,” harapnya seraya mengatakan, “Tidak menutup kemungkinan proyek itu terindikasi dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).