Bisakah Kantor Pos Layani Pencairan Dana Program Bansos diluar Jadwal? Hal ini terjadi, “Entah siapa yang salah”

zooviooqrkdpadxozrqr

PANDEGLANG, detikPerkara – Penyaluran Program Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT-BBM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2022 selesai satu Minggu lalu. Hal tersebut lantaran Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) harus selesai dalam dua pekan terakhir.

Namun, fakta unik dan mencengangkan sejumlah QR Code (Barcode) milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Surianeun diketahui baru diberikan kepada penerima bahkan ada juga yang terselip dibilik rumah penerima.

Dari laporan informasi warga sekitar kepada wartawan mengatakan bahwa seminggu setelah Pencairan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan KPM baru menerima Barcode itupun setelah ditelusuri dan diketahui.

“Ada yang diberikan langsung kepada penerima ada pula yang diselipkan dibilik rumah, Barcode tersebut jika tidak kami ketahui mungkin sioknum sampai dengan sekarang tidak membagikan, dan korbannya masyarakat yang sampai saat ini belum dapat dana bantuan,” terang warga yang namanya ingin disembunyikan.

Ia menjelaskan dari 13 QR Code (Barcode) 4 orang yang sudah menguasakan ke kantor hukum dan sisanya digiring kekantor Pos sesuai diketahui.

“13 jumlah keseluruhan yang tidak dibagikannQr Code alias Barcode nya, 4 menguasakan ke kantor pak Agusmunir sisanya digiring ke kantor pos,” jelasnya pada Jum’at (10/12/2022).

Menanggapi hal tersebut, Aris Doris Ketua Aktivis Peleton Pemuda menuding bahwa ada kongkalikong antara penyelenggara (pihak desa) dan Penyalur yakni PT Pos Cabang Labuan.

“Aneh kalawan nyata, jadwal sudah ditentukan dan juga disepakati tapi seminggu kemudian kantor pos cabang Labuan masih melayani Pencairan, ini jangan ditambah kejanggalan itu dari ditemukannya sejumlah Barcode yang tidak dibagikan,” papar Doris.

Doris menilai kantor pos tidak siap menjadi penyalur, itu terbukti masih banyaknya Keluarga Penerima Manfaat berkerumun dan tidak menerapkan proses.

“Dalam persyaratan yang yang disebarkan melalui pemberitahuan surat resmi beberapa persyaratan wajib dilaksanakan namun realitanya justru tidak dijalankan.

“Terapkan Prokes, Pencairan diluar jadwal itu dua diantaranya persyaratan yang harus diperhatikan tapi mana penyalur tidak memperhatikan itu,” tuturnya.

Ditambahkan Doris bahwa adanya sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Surianeun yang tidak menerima Barcode apalagi bantuannya sungguh diluar akal sehat.

“Banyak oknum yang berani jika regulasinya seperti ini, miris jika ada sejumlah KPM mengaku tidak mendapatkan Barcode padahal dia sebagai penerima, ditambah bukti dicairkan diluar jadwal yang ditentukan, ada apa?,” pungkasnya.

Tags:
36a607ff-5fa2-442e-aee0-d3b70666b3e1
WhatsApp Image 2022-09-19 at 07.53.40
Posted in
Redaksi

Redaksi

Detik Perkara merupakan situs web berita, sebagai media berbagi informasi yang actual, real. dan terpercaya kepada masyarakat.

Releated Post

WhatsApp Image 2022-09-17 at 16.36.38
news background with text live updates

Stay Connected

Post

Recent