Calon Kades Kramatmanik Tunjuk AM Munir & Rekan untuk Ajukan Upaya Hukum Dugaan Praktik Money Politic

IMG-20211019-WA0000-1

PANDEGLANG, detikperkara.com – Mendengar istilah money politic rasanya tak asing lagi ditelinga kita. Istilah yang memiliki dua kata ini mulai hangat diperbincangkan oleh para pemikir di masa-masa pemilihan kepala desa (Pilkades). Masa Pilkades, dimana saat inilah praktik money politic dilakukan oleh mereka yang ingin mendapatkan suara terbanyak pada saat pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Masjudin (40), Calon Kepala Desa Kramatmanik ajukan penolakan, dan upaya hukum hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Kramatmanik Kecamatan Angsana Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Upaya hukum tersebut diajukannya lantaran adanya dugaan money politic yang sebelumnya tertangkap tangan, serta banyaknya pelanggaran dalam proses pemilihan.

Calon Kepala Desa Kramatmanik itu menunjuk Kantor Hukum AM Munir & Rekan untuk melakukan upaya hukum terkait adanya perbuatan melawan Hukum praktik money politic di desanya.

Dihubungi wartawan, Samsul Bahri selaku tim Kuasa Hukum yang ditunjuk oleh Calon Kepala Desa Masjudin, membenarkan tentang adanya keinginan dari kliennya untuk melakukan upaya hukum terkait kasus praktik money politic.

“Ya, Benar, bahwa Masjudin Calon Kepala Desa Kramatmanik datang ke kantor Hukum AM Munir & Rekan untuk mengajukan upaya hukum mengenai dugaan money politic yang dilakukan oleh salah satu oknum Calon Kepala Desa (Calkades) di desa tersebut,” terang Samsul Bahri, SH.

Samsul Bahri juga menjelaskan bahwa Masjudin telah memberikan kuasa kepada tim AM Munir & Rekan sebagai tim kuasa untuk melakukan pendampingan atau mewakili pihaknya berperkara di pengadilan.

“Kami akan melakukan tindakan baik pidana dan perdata atas adanya dugaan tindak pidana serta perbuatan melawan hukum lainnya terkait pemilihan kepala desa Kramatmanik tersebut,” pungkasnya saat ditemui dikantor Hukum AM Munir & Rekan pada Selasa, (19/10/2021).

Terpisah Misbakhul Munir, SH., MH. Direktur Kantor Hukum AM Munir mengatakan bahwa money politic sangat mempengaruhi massa pemilihan dengan imbalan materi.

“Money politic merupakan praktik atau usaha yang dilakukan dari pihak calon kepala desa untuk mempengaruhi pemilih dengan memberi sebuah imbalan yang berharga bagi pemilih tersebut agar tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih calon tertentu pada saat hari pemungutan suara,” terangnya.

Lebih jelas menurut Misbakhul Munir bahwa money politic adalah sebuah tindakan atau praktik yang sangat tidak baik bahkan boleh disebut perbuatan ini merupakan tindakan pidana.

“Hal ini didasarkan  sebab adanya sanksi pidana yang akan didapatkan bila terbukti melakukan money politic dan parahnya lagi bukan hanya pihak calon kepala daerah yang akan diberi sanksi tetapi juga masyarakat sebagai pemilih bila terbukti menerima suap (money politic) tersebut,” paparnya.

Ia menambahkan, Sanksi bagi pihak kandidat Berdasarkan dalam pasal 523 ayat 1 UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi: “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

“Dari pasal di atas memberikan penjelasan bahwa akan ada ancaman sanksi pidana penjara paling lama dua tahun dan sanksi denda paling banyaknya sebesar dua puluh empat juta rupiah bagi “peserta/pelaksana/tim kampanye yang melakukan tindakan money politic atau menjanjikan/memberikan uang materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu.” (Pasal 280 ayat 1 huruf j),” tuturnya.

Selain itu, diungkapkannya bahwa disisi lain, adapun sanksi bagi pelaku money politic ini juga diatur dalam “UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187A ayat 1 yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

“Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),” bebernya. @Kasman

Tags:
36a607ff-5fa2-442e-aee0-d3b70666b3e1
WhatsApp Image 2022-09-19 at 07.53.40
Posted in
Redaksi

Redaksi

Detik Perkara merupakan situs web berita, sebagai media berbagi informasi yang actual, real. dan terpercaya kepada masyarakat.

Releated Post

WhatsApp Image 2022-09-17 at 16.36.38
news background with text live updates

Stay Connected

Post

Recent