Detikperkara.com JAKARTA | LEMBAGA Swadaya Masyarakat Rakyat Indonesia Berdaya (LSM RIB) memenuhi undangan Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) dalam rangka audiensi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) DJP. Dengan dihadiri Eko Ariyanto selaku pejabat Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya KP DJP, Kepala Seksi Perencanaan, Pendataan dan Pemetaan Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian, Eko Sunaryo. Puguh Subiantoro selaku pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda dan Bangkit Wicaksana Pelaksana dengan Sub.Humas DJP Kemenkeu RI, Ikhwanudin sebagai moderator.

Sesuai dengan Surat Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (Humas), serta berdasarkan hasil koordinasi dan konfirmasi para pihak sehingga terjalin komunikasi dua arah. Kegiatan audiensi dilaksanakan bertempat di gedung A.1 lantai 3 Ruang Rapat Madya, Kantor Pusat DJP Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40-42, Jakarta Selatan pada, Selasa (26/03/2024).

Tampak hadir dalam pertemuan tersebut, jajaran LSM RIB yang dipimpin langsung Ketua Umum (Ketum) Hitler P. Situmorang, dengan didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Rinto Hardi. Terlihat pula Bendahara Umum LSM RIB Marojahan Aruan, Biro Legal dan Bidang Hukum, Andre P. Sihite, SH, MH. Divisi Bidang Humas dan Publikasi Media Zarkasih, Bidang Investigasi Rendy Sianturi, Anggota DPP Marihot Doloksaribu, serta Ka.Perwakilan ACEH, Surisman Sitompul dengan agenda untuk membahas beberapa temuan yang menjadi permasalahan terkait adanya penggelapan pajak oleh perusahaan.

Kegiatan dimulai dengan prolog yang disampaikan Ketua Umum LSM RIB, Hitler P. Situmorang yang menyampaikan terkait adanya dugaan penyimpangan pajak yang terjadi dan dilakukan oleh perusahaan wajib pajak. “Kami menemukan sebuah fakta (bukti) masalah kewajiban daripada PT. Wanasari Nusantara yang menurut serta berdasarkan pansus DPRD Provinsi Riau,” kata Hitler.

Hitler juga mengungkapkan bahwa obyek (lahan) seluas 1.040 hektare yang HPL Transmigrasi yg sedianya diserahkan atau peruntukannya untuk masyarakat transmigrasi, di serobot oleh PT. Torganda sejak tahun 1993 dan ditanami kelapa sawit dan mulai dipanen dari tahun 1996 sampai tahun 2023 dan saat ini persiapan mau replanting. Terkait atas hal tersebut LSM Rakyat Indonesia Berdaya (RIB) mempertanyakan kewajiban pajaknya

Kemudian dilanjutkan dengan Laporan Hasil Analisis Pansus Monitoring dan Evaluasi Perizinan HGU, IU-Perkebunan , IUPHHK-HT, IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHBK, HTR, Izin Usaha Pertambangan, Izin Industri, Izin Lingkungan (Amdal UPL-UKL), dalam Upaya Memaksimalkan Penerimaan Pajak serta Penertiban Perizinan dan Wajib Pajak [PT. WANASARI NUSANTARA] yang dibacakan oleh Sekjen LSM RIB, Rinto Hardi.

Selaku Sekjen, Rinto tentunya juga berharap dan menegaskan ada tindakan konkret dari kantor Ditjen pajak pusat terkait permasalahan penggelapan pajak yang terjadi.

“Kami (mohon) meminta kepada pihak DJP melakukan audit delay terhadap potensi kerugian negara yang (diduga) ada indikasi dilakukan oleh PT. Wanasari Nusantara senilai Rp. 79,497,580,000 setiap tahunnya, bila dihitung berjalan sampai 2025 sebesar Rp. 714, 6 miliar. Hal itu disampaikan pada hari ini, Selasa tanggal 26 Maret 2024 di Kantor Pusat DJP,” tegas Rinto

Sementara itu, terkait laporan pansus serta hasil investigasi dan temuan serta apa yang disampaikan jajaran DPP LSM RIB, para pejabat Ditjen pajak pusat, baik itu oleh Kepala Seksi Perencanaan, Pendataan serta Pemetaan Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian, Eko Sunaryo maupun yang disampaikan Eko Ariyanto selaku pejabat Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya KP DJP, menanggapi serius dan berjanji akan menindaklanjuti secara profesional dengan metode persentasi tegas dan cermat. Dan DJP juga mengucapkan terimakasih atas dukungan LSM RIB yang telah memberikan informasi aktual dengan data-data kongkret.

(Teh’Nena)