KPM Sembako BBM dan PKH Di Desa Surianeun Tak Terima Hak, Tim Advokasi “AM MUNIR & REKAN terima Kuasanya

IMG-20221209-WA0124(1)

PANDEGLANG, detikPerkara – Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan Program Keluarga Harapan (PKH) asal Desa Surianeun Kecamatan Patia mendatangi kantor Hukum AM Munir dan Rekan di Perumahan Rika Residence, Babakanlor, Kecamatan. Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jum’at (9/12/2022).

Kedatangan sejumlah Keluarga Penerima Manfaat tersebut untuk meminta pendampingan berhubungan dengan penyelesaian kasus Program Sembako dan BLT BBM Tahun 2022 yang tidak disalurkan.

Kepada Jurnalis, Misbakhul Munir, S.H.,M.H menyampaikan bahwa dugaan sementara Modus operandi yang dilakukan pelaku untuk menjalankan tindak pidana penggelapan dana bantuan Program Sembako dan BLT BBM Tahun 2022 adalah dengan tidak membagikan QR Code Kepada penerima sebagai alat tukar untuk mendapatkan dana bantuan dari Kantor Pos Indonesia sebagai Penyalur.

” 13 QR Code alat penukar dana bantuan sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak dibagikan sebelum pencairan, dan setelah ketahuan dari hasil investigasi wartawan baru diberikan kepada penerima dan itupun sudah terlewat satu minggu setelah pencairan,” terang Misbakhul Munir, SH.,MH.

Lebih lanjut dijelaskannya dari 13 QR Code yang diketahui tidak dibagikan beberapa KPM kemudian didatangi oleh terduga pelaku penggelapan QR Code atau Barcode dan diajak kekantor Pos Labuan.

“Seminggu setelah pencairan dana bantuan itu KPM baru menerima Barcode dan itupun sesuai ramai diketahui sejumlah elemen,” ungkapnya.

Namun kata Misbakhul Munir bahwa dari sejumlah Keluarga Penerima Manfaat KPM yang tidak mendapatkan sudah menguasakan untuk mengurus kasus dugaan penggelapan dana bantuan program Sembako, PKH dan BLT BBM.

“Tindakan oknum terhadap Keluarga Penerima Manfaat selaku penerima Hak sungguh keterlaluan dan itu sudah menjadi atensi untuk diproses secara hukum,” paparnya.

Masih dikatakannya bahwa Jerat Pidana Bagi Manipulator Data Bansos tersebut dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp50 juta.

“Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (“UU 13/2011”) telah menegaskan bahwa setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Menteri,” ucap direktur Kantor Hukum AM Munir dan Rekan.

Selain itu jelas ia, terhadap segala bentuk penyelewengan dana bantuan sosial dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU 13/2011.

“Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta,” bebernya.

Dia juga menambahkan Apabila yang menyalahgunakan dana tersebut dilakukan oleh korporasi, dijatuhi pidana denda maksimal Rp750 juta.

“Tentang penimbunan bantuan sosial dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dihukum menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016,” pungkasnya. @detikPerkara Group online

Tags:
36a607ff-5fa2-442e-aee0-d3b70666b3e1
WhatsApp Image 2022-09-19 at 07.53.40
Posted in
Redaksi

Redaksi

Detik Perkara merupakan situs web berita, sebagai media berbagi informasi yang actual, real. dan terpercaya kepada masyarakat.

Releated Post

WhatsApp Image 2022-09-17 at 16.36.38
news background with text live updates

Stay Connected

Post

Recent