PANDEGLANG, | detikPerkara – Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan program pemerintah untuk membantu petani memperbarui perkebunan kelapa sawitnya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pendapatan petani.

Namun rusaknya kepercayaan publik akibat tidak transparannya pengelolaan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp 30 juta ke Rp 60 juta per hektar.

Sehingga menimbulkan dugaan penyimpangan dana program dari tertutupnya informasi karena masyarakat selaku penerima program dibawah naungan Kelompok Tani tidak mengetahui secara pasti kondisi anggaran yang sebenarnya.

Padahal transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam pengelolaan dana program. Transparansi memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menilai penggunaan dana publik.

Sementara itu, Padil salah satu Kelompok Tani Tanjungan sebagai penerima program menyampaikan kendala akses menjadi hambatan hingga kini pelaksanaan kegiatan belum selesai dan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Rp 30 juta untuk per hektar belum dapat dicairkan.

“Dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Rp 30 juta per hektarnya, dari Rp 30 juta itu untuk pembayaran kepada masyarakat pemilik lahan sebagai upah Rp 5 juta per hektar dari mulai ngajir, pelobangan, penanaman, pemagaran, penyemprotan, bobokor, dan upah pemupukan,” terang Padil saat diwawancarai wartawan dikediamannya pada, Minggu (9/03/2025).

Padil memaparkan bahwa untuk pemupukan, pengobatan ulat, pengobatan rumput dan juga termasuk pengadaan bibit sawit dikelola pengurus kelompok.

“Kalo untuk mobilitas pengangkutan bibit sawit upah angkut perbatang Rp 3 ribu rupiah dan diluar dari anggaran Rp 5 juta rupiah yang diberikan kepada masyarakat pemilik lahan,” ucap Ketua Kelompok Tani Tanjungan 7.

Ketika wartawan kembali menanyakan dana program Peremajaan Sawit yang ada kenaikan sejak September 2024 Ketua Kelompok Tani Tanjungan kembali memberikan jawaban berbeda.

“Mohon maaf saya lupa pa, Dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp 30 juta ada kenaikan menjadi Rp 60 juta per hektar, akan tetapi yang Rp 30 juta silahkan tanyakan pada pak Kabid Dinas Pertanian inisial IG,” tambah Padil.

Ia menjelaskan bahwa di Kecamatan Cikeusik untuk Tanjungan ada 3 Kelompok Tani sebagai penerima PSR.

“Kelompok Tani penerima program peremajaan sawit rakyat sebanyak tiga kelompok, luas areal lahan 76 hektar untuk Kelompok Tani Tanjungan 7 Alhamdulillah sudah selesai, 129 hektar Kelompok Tani Tanjungan 9 masih pelaksanaan dan sebanyak 141 hektar Kelompok Tani Tanjungan 10,” bebernya.

Terpisah salah satu Masyarakat penerima program yang tergabung dalam Kelompok Tani Tanjungan mengatakan bahwa agar dapat dana bantuan dipertanggungjawabkan maka mewujudkan transparansi.

“Pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka guna memastikan setiap tahap pelaksanaan program sehingga masyarakat tidak berspekulasi harapannya program tidak merugikan dan tidak juga menguntungkan pribadi pengurus,” pinta Sumber yang enggan disebutkan namanya di media.

Senada diungkapkan, Ketua Aktivis Sosial Independen (AKSI) Tb. Tobi bahwa kurangnya partisipasi masyarakat diakibatkan oleh tertutupnya informasi dari ketidak transparanan.

“Masyarakat tidak mengetahui secara pasti kenaikan dana program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp 30 juta ke Rp 60 juta per hektar, keterangan dari Ketua Kelompok membingungkan ditambah dari Rp 60 juta per hektar separuhnya yakni Rp 30 juta hanyalah Kepala Bidang dibagian Dinas Pertanian yang hanya mengetahui ini jelas janggal dan patut untuk ditelusuri,” pungkasnya.

Penulis Redaksi: Kasman. S.kom