PANDEGLANG, | detikPerkara – Dana Desa merupakan alokasi dana yang diterima oleh pemerintah desa dari APBN, yang ditujukan khusus untuk desa. Penggunaan dana desa memiliki beberapa prioritas dan tujuan yang harus dipatuhi.

Namun Penjabat Sementara (PJS) Desa Turus Kecamatan Patia Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dikritisi Aktivis Pandeglang lantaran pandai bermain petak umpet tentang proyek pembangunan yang didanai dari Dana Desa.

Kepada wartawan, Tubagus Tobi mengatakan bahwa penjabat kepala desa turus kurang siap menjadi pejabat sementara hal tersebut dapat dilihat dari sulitnya kontrol sosial melakukan konfirmasi tentang proyek pembangunan yang bersumber dari Dana Desa 2024.

“Pejabat Sementara (PJS) adalah seorang PNS yang diangkat untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Pejabat Sementara dibebankan tugas untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang defenitif juga melakukan kegiatan pembangunan melalui TPK Desa, namun sulitnya berkomunikasi untuk melakukan konfirmasi tentang pembangunan dana desa kami menilai PJS sangat pandai bermain petak umpet,” ujar Tubagus Tobi.

Tubagus Tobi menambahkan bahwa seharusnya penjabat sementara lebih siap dalam menghadapi persoalan, bahkan menurut aktivis Pandeglang itu sulit untuk dipahami dan tidak mudah dicerna oleh semua kalangan dari mahasiswa sampai ke para pemerhati dan praktisi hukum jika seorang penjabat kepala desa tidak memiliki alat komunikasi.

“Tak layak menjadi pejabat jika handphone saja tidak punya, saya anggap jika seorang pejabat kepala desa mengaku tidak memiliki alat komunikasi sangat tidak masuk akal dan orang seperti itu pandai bermain petak umpet, begitu kira-kira,” ungkap Aktivis Pandeglang.

Lebih lanjut Aktivis Pandeglang Tubagus Tobi menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh Penjabat Sementara PJS Desa Turus diantaranya Jamban Warga, Paving Block halaman kantor desa yang hingga kini belum diketahui pasti dan Pemberian makanan tambahan posyandu yang juga masih misterius.

“Sejumlah kegiatan sudah dalam tahap pelaksanaan namun bak seperti tiada pelaksana baik PJS maupun TPK sulit untuk dikonfirmasi padahal peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana antara perencanaan dan realisasi anggaran dapat disesuaikan,” papar Tubagus Tobi pada Sabtu (03/07/2024).

Sementara Koswara Penjabat Sementara PJS Desa Turus hingga kini sulit dihubungi hingga berita dipublikasikan awak media masih terus mencoba mengkonfirmasi untuk mendapatkan informasi tentang proyek pembangunan yang bersumber dari Dana Desa 2024.